Jokowi Offside Angkat Mensesneg Jadi Koordinator Pencarian Cawapres

15-03-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani (F-PKS)/Foto:Iwan Armanias/Iw

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani menganggap Presiden Joko Widodo sudah offside karena mengangkat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi Koordinator pencarian Bakal Calon Wakil Presiden tahun 2019 mendatang.

 

“Saya pikir, Presiden Jokowi telah bertindak melampaui batas dengan mengangkat Mensesneg menjadi koordinator pencarian Bakal Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya tahun 2019 mendatang,” kata Mardani, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/3/2018).

 

Legislator F-PKS itu menuturkan, seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2015. “Bukan malah berpolitik praktis! Ini contoh buruk pengelolaan manajemen pemerintah,” ujarnya.

 

Mardani menuturkan, sudah beberapa kali Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik pribadi.

 

“Sebelum kasus ini, masih ingatkan postingan akun Twitter Resmi Kantor Staf Presiden yang memposting ucapan selamat Presiden Jokowi karena telah dicalonkan kembali jadi Presiden di Pilpres 2019 oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

 

Mardani mengaku akan mendalami kasus ini dan berencana melakukan protes hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. “PKS akan mendalami kasus ini dan akan melakukan protes keras,” katanya.

 

Ia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi ke depan tidak semena-mena memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pribadi. “Akan lebih baik Presiden Jokowi membuat tim eksternal di luar kementerian kabinet yang saat ini masih menjabat,” pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...